Universitas Widya Gama Widya Gama Mahakam University

The International Right To Know Day

The International Right To Know Day (Hari Hak Untuk Tahu Sedunia), tanggal 28 september 2019 pada acara Diskusi Publik RTKD 2019 dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Horison, Samarinda dengan tema “Hari Hak Untuk Tahu Sebagai Momentum Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi Informasi Kaltim Serta Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Badan Publik”.

Ibu Shorea Helminasari, SIP., MA beserta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai perwakilan dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Disampaikan oleh beberapa Narasumber dari DPRD 1 Provinsi Kaltim, Kadis Kominfo Kaltim, Bappeda, Komisioner KIP Kaltim dan Komisi Provinsi Kaltim pada kegiatan dengan gagasan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memilki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik.

Hari Hak Untuk tahu Sedunia ini dideklarasikan di Sofia , Bulgaria pada 28 September 2002 dan di Indonesia mulai diperingati sejak tahun 2011. Indonesia pun, sejalan dengan asas demokrasinya, turut mendukung hak publik ini.

Memperoleh Informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F UUD RI Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karenanya hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk sejahtera, hak untuk hidup aman dan hak warga Negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga Negara.

Terdapat Sembilan Nilai Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know Day) yang selalu disosialisasikan :

  1. Akses Informasi merupakan hak setiap orang;
  2. Informasi yang dirahasiakan adalah Pengecualian;
  3. Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik;
  4. Permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan gratis;
  5. Pejabat pemerintah bertugas membantu pemohon informasi;
  6. Setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar;
  7. Kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia;
  8. Badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka;
  9.  Hak atas akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen, di Indonesia melalui Komisi Informasi.

Peserta diskusi publik mendapatkan referensi yang cukup terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KIP Kaltim, gambaran tentang kondisi layanan informasi publik pada badan publik, kondisi partisipasi dalam pembangunan di provinsi Kaltim serta dapat memberikan masukan untuk peningkatan peran dan fungsi KIP Kaltim itu sendiri dalam hal hal kuantitas dan kualitas layanan informasi publik pada bandan publik guna meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan kepada para pihak pemangku kebijakan.

Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know Day) merupakan salah satu penanda penting untuk memicu kesadaran kolektif dan global mengenai hak setiap individu dalam mengakses informasi publik.

(sumber : KIP Kaltim)